. Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea. 8tahun2009(perihal)Pengawasan-Urusan-Wajib&Pilihan-Kependudukan(mulaiHalaman73) Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (selanjutnya disebut Permendagri Nomor 17 Tahun 2007). DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 513 -2- Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan. Nomor. BAMBANG SUDIBYO 2. Sumber file : JDIH Kemendagri. pengembangan kemitraan; d. BN = Berita Negara. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 61 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu. 12 tahun 2007 (lampiran 4) 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 2020, No. id :6 hlm. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta. 23. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahuh 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4723); 3. PEDOMAN TEKNIS DAN TATA CARA PENGATURAN TARIF AIR MINUM. Permendagri 2006. PERMENDAGRI_23_2007_Pengawasan Pemda. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Jenis Dokumen. PERENCANAAN PROGRAM 1. NOMOR 73 TAHUN 2007. 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antardaerah. Periksa apakah organisasi sudah sesuai dengan urusan wajib dan urusan Download Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 23: Judul: Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 26/2007 PP No. Pasal 13. Peraturan Perundang-undangan - Nama Orang. Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak. Simpan Simpan Permen_No. 5 Tahun 1962 dinyatakan masih berlaku, antara lain: Halaman ini telah diakses 40803 kali. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 61 TAHUN 2007. Nilai omset adalah. Peraturan Perundang-undangan. TUGAS DAN FUNGSI. Peraturan Perundang-undangan. NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (8), Pasal 7 ayat (6) dan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29. Sekolah/Madrasah merumuskan dan menetapkan visi serta mengembangkannya. 2006. Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4548); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 4. Kader Pemberdayaan Masyarakat. TAHUN. Mei 11, 2019 Desember 31, 2018 oleh admin. Judul. Dalam Negeri (Permendagri) tersebut adalah mendorong tersusunnya kelembagaan PUG di daerah, perencanaan responsif gender dalam dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD,. Judul Asli: PKA MENURUT PERMENDAGRI 23 TAHUN 2007 - Copy. 35 Tahun 2005 Tentang Pedoman Paka. NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 dan Pasal 106 Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri. 7K views • 24 slides Definisi dalam Permendagri 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan adalah:. U. 14. (Permendagri) NO. (4) Satuan pendidikan dasar dan menengah yang belum melaksanakan uji coba kurikulum 2004, melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan NasionalNOMOR 35 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN UMUM TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN. Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844); 5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat NomorDasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 2007 Ttg. 26/2007 PP No. Permendagri No. Profil Desa dan Kelurahan adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa dan kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. go. Permendagri No. Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa UJI MATERI MAHKAMAH. . Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa Dan Kelurahan - Kemendagri. PERMENDAGRI Nomor 64 Tahun 2007: 24/11/2014: 6380: Download: 6. (0361) 222716. Permenkeu 2021. UU ttg Pembentukan Daerah Alokasi Pasal 18, UUD1945 Bab VI UU 23/2014 (Penataan Daerah), pasal 31 - 35 Peta Lampiran UU Demarkasi/ Penegasan Sengketa Batas Daerah TPBD: Pusat Prov Kab/kota UU No. BN = Berita Negara. NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 99 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 23. 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah. Selain itu, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 405 UU No. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat; c. Sosialisasi KTSP Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat menerapkan Permen No. Memuat Dokumen. mendagri_38_2007374 Author: User XP Created Date: 9/26/2007 3:48:04. Semua Dokumen. NOMOR 5 TAHUN 2007. bahwa transportasi mempunyai peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah dan pemersatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka. Kader Pemberdayaan Masyarakat: 7: 2007: Download: No. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007 Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Perundang-undangan. Beranda Produk Hukum Peraturan Perundang-undangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007. Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 24 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, perlu. Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor. Identitas Responden. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. :-Singkatan Jenis: PERMENDAGRI: Tempat Penetapan:-Tanggal Penetapan: 1 January 1970: Tanggal Pengundangan: 1 January 1970: Subjek:-Status: Berlaku: Sumber:-Urusan Pemerintahan: - Bidang Hukum:-Bahasa:-Pemrakarsa:-Penandatangan:- Download Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Berlaku: 25 April 2007; Sembunyikan. Permen No. untuk diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah. Belum Tersedia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Mei 2011 ReviewPeraturan Pemerintah No. NOMOR 23 TAHUN 2006 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-2020, No. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, pembagian. Mengingat: 1. 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga mencabut sepanjang menyangkut pengaturan tentang Surat Perjanjian dan Nota Kesepakatan; Mencabut : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah. 13 MB) Terima kasih sudah berkunjung. Walaupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan sudah dicabut keberlakuannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (“Permendagri 18/2018”), bukan berarti pengaturan. Permen No. go. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman. Tipe Dokumen. 7 Th. Klasifikasi. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran. Download Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 melalui link di bawah ini: Download PDF (519. NOMOR 37 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5), Pasal 0, Pasal 3 ayat (4), Pasal 24 ayat (3),. Permendagri 44 Th 2007 ttg Pedum Pemilu KDH WKDH. Visi sekolah/madrasah: 1) dijadikan. 6K views • 24 slides Permendagri No. 18, BN. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Beranda Produk Hukum Peraturan Perundang-undangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan; -----. : Peraturan Menteri Dalam Negeri. Semoga informasi ini bermanfaat. Lampiran. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup; 5. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. 61, Menteng, Jakarta Pusat 10310 Indonesia Telp : 6221 391 7284, 391 8554. FILE-FILE PERATURAN. (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada. 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Badan Penelitian dan Pengembangan yang diatur dalam Pasal 1 Angka 11, Bab V, dan lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang. : 8. Permendagri no. Permen No. Beranda Produk Hukum Peraturan Perundang-undangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007. 23. PERMENDAGRI Nomor 28 Tahun 2007: 24/11/2014: 1414: Download: 5. go. . Tipe Dokumen. 13, kemendagri. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 61 Tahun 2007 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah. 21 Pasal 5 Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menyatakan : (1) Penyusunan rencana pengawasan tahunan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten dan Kota dikoordinasikan oleh Inspektur Provinsi. U. . 17 Tahun 2007. LN. bahwa tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 sudah tidak sesuai lagi dengan. Indonesia, Pemerintah Pusat . pdf. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang. Download Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 melalui link di bawah ini: Download PDF (3. Permen No. MATERI. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang. go. Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/kota. MATERI PEMERIKSAAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH. Download Permendagri Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah. FILE-FILE PERATURAN. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penataan Desa; Mengingat : 1. 2018/11/27 · Permendagri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Des dan kelurahan 6 Permendagri No. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 20103. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1002 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan. PERMENDAGRI: Tempat Penetapan:-Tanggal Penetapan: 1 January 1970: Tanggal Pengundangan: 1 January 1970: Subjek:-Status:. 38 Tahun 2007 Mei 2011 Project Management Unit – PGSP Graha Mandiri Lantai 21 Jl. Jl. PERMENDAGRI: Tempat Penetapan:-Tanggal Penetapan: 1 January 1970: Tanggal. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. Permendagri No 12 Tahun 2017 Scanned by CamScanner. Microsoft Word - Permendagri No. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. go. id : 2 hlm. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Hubungan. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2007 Entang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang. Permendagri No. bahwa dalam rangka tertib administrasi. NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. 2007 Ttg. Download. 12 Th. 23 Tahun 2006, apakah Kepmendagri No.